Paradigma New
Public Management
Paradigma New Public Management
(NPM) muncul tahun 1980an dan menguat tahun 1990an sampai sekarang. Prinsip
dasar paradigma NPM adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana
menggerakkan sektor bisnis (run
government like a business atau
market as solution to the ills in public sector). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama - yang lamban,
kaku dan birokratis – siap menjawab
tantangan era globalisasi .
Tujuan New
Public Management adalah untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa
sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat
seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus
sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi,
di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi
sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh
persaingan.
Model pemikiran semacam NPM juga dikemukakan oleh
David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam konsep ”Reinventing Government”.Osbone dan Gaebler menyarankan agar
meyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi
publik harus lebih menggunakan cara ”steering”
(mengarahkan) daripada ”rowing”
(mengayuh). Dengan cara ”steering”,
pemerintah tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan
sedapat mungkin menyerahkan ke masyarakat. Peran negara lebih sebagai
fasilitator atau supervisor penyelenggaraan urusan publik. Model birokrasi yang
hirarkis-formalistis menjadi tidak lagi relevan untuk menjawab problem publik
di era global.
Ide atau prinsip dasar paradigma NPM (Dernhart
dan Dernhart, 2003) adalah :
-
Mencoba menggunakan pendekatan
bisnis di sektor publik
-
Penggunaan terminologi dan
mekanisme pasar , dimana hubungan antara organisasi publik dan customer
dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar.
-
Administrator publik ditantang
untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai
hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah
-
”steer not row” artinya birokrat/PNS tidak mesti menjalankan sendiri
tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke
pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi.
-
NPM menekankan akuntabilitas
pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan
kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam
pengambilan keputusan
NPM merupakan genealogis dari ideologi neoliberalisme karena menganjurkan
pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pemerintah
diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan
menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.
2. Pemerintah
sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi
organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.
3. Menetapkan
tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan
pengukuran hasil melalui indikator yang
jelas.
4. Staf
senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada
netral.
5. Fungsi
pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti
pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan
oleh sektor swasta.
6.
Fungsi
pemerintah dikurangi melalui privatisasi.
Penerapan paradigma NPM sangat
sukses di Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru sehingga “virusnya” mulai
menyebar ke negara-negara lain. Praktik NPM di Amerika Serikat populer dengan
pemerintahan wirausaha (entrepreneurial
government) yang dirancang oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Osborne dan
Gaebler menawarkan 10 prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha
1. Pemerintahan
katalis
Pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayuh. Pemerintah
katalis merupakan suatu fungsi yang mampu memisahkan sebagai pengarah (membuat
kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana. Selain
itu, kemudian menggunakan berbagai metode untuk mencapai organisasi public
mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi,
efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban, fleksibilitas.
2. Pemerintahan
milik masyarakat
Pemerintahan
yang memberdayakan bukan melayani. Pemerintah
mengalihkan wewenang control yanag dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat
diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi
pemerintah. Dengan adanya control dari masyarakat, pegawai negeri akan memiliki
komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan
masalah.
3. Pemerintahan
kompetetif; pemerintahan yang menginjeksikan semangat kompetisi dalam pelayanan
publik.
4. Pemerintahan
yang digerakkan oleh misi; pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari
pemerintahan yang digerakkan oleh aturan.
5. Pemerintahan
yang berorientasi hasil; pemerintahan yang membiayai hasil bukan input.
6. Pemerintahan
yang berorientasi pelanggan; pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan
bukan birokrasi.
7. Pemerintahan
wirausaha
Pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan. Berupaya
untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah
dari yang tidak produktif diusahakan berproduktif, dari yang produksinya rendah
menjadi berproduksi tinggi, yaitu dengan mengadopsi prinsip-prinsip kerja
swasta yang relevan dalam administrasi publik.
8. Pemerintahan
antisipatif
Pemerintahan
yang berorientasi pencegahan bukan penyembuhan. Pemerintah antisipatif adalah suatu
pemerintahan yang berpikir ke depan. Pemerintah berusah mencegah timbulnya
masalah daripada memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah, dengan
menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai
metode lain untuk melihat masa depan.
9. Pemerintahan
desentralisasi
merubah
pemerintahan yang digerakkan oleh hierarki menjadi
pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim. Pemerintah desentralisasi adalah
suatu pemerintah yang melimpahkan sebagian wewenag pusat kepada daerah melalui
organisasi atau sistem yang ada. Sehingga Pegawai di tingkat daerah dapat
langsung memberikan pelayanan dan mampu membuat keputusan secara mandiri,
sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas.
10. Pemerintahan yang berorientasi
pasar
pemerintahan yang mendorong
perubahan melalui pasar. Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali
memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada
menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau
pemerintah dan kontrol dengan menggunakan peraturan. Dengan menciptakan
insentif keuangan-insentif pajak, pajak hijau, sehingga dengan cara ini
organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada
pemecahan masalah sosial.
Konsep atau karaktristik New Public Management
pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu:
1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran
kinerja
3. Penekanan yang
lebih
besar
terhadap
pengendalian output dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghema- tan yang lebih besar dalam mengguna- kan sumber daya
1. Penanganan oleh manajemen profesional
- Keberadaan standar dan ukuran kinerja
- penekanan pada pengawasan keluaran dan manajemen wirausaha
- Unit yang tidak mengumpul
- Kompetisi dalam pelayanan publik
- Penekanan padagayasektor privat dalam praktek manajemen
- Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan
- Penekana terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi
- Mengadvokasi otonomi mamajerial dengan mengurangi pengawasan peran lembaga pusat
- Tuntutan, pengukuran, dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organisasi
- Menyadari pentingnya penyediaan sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan manjer dalam memenuhi target kinerja
- Menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka mengenai bagaimana tujuan publik harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah.
- Manajemen kontrak
- Penyerahan tanggung jawab di bidang sumber daya
- Orientasi pada hasil kerja (output)
- Controlling
- Orientasi pada warga/pelanggan
- Teknik informasi
- Manajemen kualitas
NEW PUBLIC SERVICE
Paradigma New Public Service
Paradigma New Public Service (NPS) merupakan
konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart
berjudul “The New Public Service :
Serving, not Steering” terbit tahun
2003. Paradigma NPS dimaksudkan untuk meng”counter”
paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni
paradigma New Public Management yang berprinsip “run government like a businesss” atau “market as solution to the ills in public sector”.
Menurut paradigma NPS , menjalankan administrasi
pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus
digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi
organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (customer) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai
pemenuhan hak dan kewajiban publik.
Paradigma
NPS memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Administrasi negara tidak
sekedar bagaimana memuaskan pelanggan tapi juga bagaimana memberikan hak warga
negara dalam mendapatkan pelayanan publik.
Cara pandang paradigma NPS ini ,menurut Dernhart
(2008), diilhami oleh:
1.
teori politik demokrasi terutama yang berkaitan dengan relasi warga
negara (citizens) dengan pemerintah,
dan
2.
pendekatan humanistik dalam
teori organisasi dan manajemen.
Paradigma NPS memandang penting keterlibatan
banyak aktor dalam penyelenggaraan
urusan publik . Dalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan
kepentingan publik dan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya
tergantung pada lembaga negara. Kepentingan publik harus dirumuskan dan
diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakat
sipil. Pandangan semacam ini yang menjadikan
paradigma NPS disebut juga sebagai paradigma Governance. Teori Governance berpandangan bahwa negara atau
pemerintah di era global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi
atau aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai
bentuk pelayanan publik sehingga paradigma Governance memandang penting
kemitraan (partnership) dan jaringan (networking) antar banyak stakeholders
dalam penyelenggaraan urusan publik.
Denhardt dan
Denhardt merumuskan prinsip-prinsip New Public Service yang memiliki
diferensiasi dengan prinsip-prinsip New Public Management. Ide atau
prinsip dasar paradigma New Public Service adalah :
1.
Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan
pelanggan; melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik
sah (legitimate) negara.
2.
Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik
seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya.
Negara tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi
kepentingan publik.
3.
Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan;
kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segala-galanya.
4.
Berpikir strategis dan bertindak demokratis;
pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam
menyelesaikan persoalan publik.
5.
Menyadari komplekstitas akuntabilitas;
pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus
dilakukan dengan metode yang tepat.
6.
Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah
adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.
7.
Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan
produktivitas; kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun
bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.
Perbedaan New Public Management dan New
Public Service
Dilihat dari
teori yang mendasari munculnya New Public Service, nampak bahwa New
Public Service mencoba mengartikulasikan berbagi teori dalam menganalisis
persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, dilihat dari berbagai aspek,
menurut Denhardt dan Denhardt paradigma New Public Service memiliki
perbedaan karakteristik dengan dan New Public Management.
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Diferensiasi New Public Management dan New
Public Service
Aspek
|
New Public Management
|
New Public Service
|
Dasar teoritis danfondasi
epistimologi
|
Teori ekonomi
|
Teori demokrasi
|
Rasionalitas dan model perilaku
Manusia
|
Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic
man)
|
Rasionalitas strategis atau
rasionaitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
|
Konsepkepentingan publik
|
Kepentingan publik mewakili
agregasi kepentingan individu
|
Kepentingan publikadalah hasil
dialogberbagai nilai
|
Responsivitasbirokrasi publik
|
Customer
|
Citizen’s
|
Peran pemerintah
|
Steering
|
Serving
|
Pencapaian tujuan
|
Organisasi privat dan nonprofit
|
Koalisi antarorganisasi publik,
nonprofit dan privat
|
Akuntabilitas
|
Bekerja sesuai dengan kehendak
pasar (keinginan pelanggan)
|
Multiaspek: akuntabilitashukum,
nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
|
Diskresi administrasi
|
Diskresi diberikan secara luas
|
Diskresi dibutuhkan tetapi
dibatasi dan bertanggung-jawab
|
Struktur organisasi
|
Desentralisasi organisasi dengan
kontrol utama berada pada para agen
|
Struktur kolaboratif dengan
kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
|
Asumsi terhadapmotivasi pegawaidan
administrator
|
Semangat entrepreneur
|
Pelayanan publik dengankeinginan
melayanimasyarakat
|
Sumber:
Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar