BIROKRASI

1.        PENGERTIAN BIROKRASI

Secara Etimologis :

Kata birokrasi berasal dari :

“bureau” (bhs Perancis) = kantor

“kratia” atau “kratos” (bhs Yunani) =   kekuasaan atau aturan.

 Dari asal kedua kata “bureau” dan “kratos” dapat diartikan birokrasi adalah bentuk kekuasaan atau pengaturan urusan publik di tangan kantor-kantor (pemerintah).

Birokrasi menurut para ahli:

a.       Max Weber

Birokrasi adalah suatu organisasi yang  berlandaskan sistem kewenangan yang sah dan formal ( legitimate and formal ).

b.      Turner dan Hulme

Birokrasi adalah nama lain untuk menyebut administrasi negara yaitu dengan melihat aspek-aspek unik dalam administrasi negara seperti :

Ø  Keterkaitan adm.negara dgn pemerintah/negara

Ø  Keterkaitan dgn hukum

Ø  Aspek akuntabilitas publik.

c.       Peter M Blau dan Marshal W Meyer

Birokrasi adalah  tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis pekerjaan dari orang banyak.

Pencentus birokrasi adalah Max Weber. Max Weber dalam bukunya The Theory of Social and Economic Organizations serta Essay in Sociology menjadi kajian utama para ilmuwan di berbagai negara tetapi yang paling utama dibahas adalah birokrasi. Bagi Weber birokrasi adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Tapi menurut Warren Bennis yang mengkritik Max Weber menyampaikan perlunya kebijaksanaan memperhatikan keberadaan manusia itu sendiri.

2.        KARAKTERISTIK BIROKRASI MENURUT MAX WEBER

Karakteristik yang ideal dari birokrasi yang ditulis Max Weber antara lain:

a.       Kerja yang ketat pada peraturan (rule)

b.      Tugas yang khusus (spesialisasi)

c.       Kaku dan sederhana (zakelijk)

d.      Penyelenggaraan yang resmi (formal)

e.       Pengaturan dari atas ke bawah (heirarchi)

f.       Berdasarkan logika (rational)

g.      Tersentralistis (otorithy)

h.      Taat dan patuh (obedience)

i.        Disiplin (dicipline)

j.        Terstruktur (sistematic)

k.      Tanpa pandang bulu (impersonal).

Beberapa pemahaman yang lazim  dianut tentang birokrasi:

1.      Inefisiensi organisasi

Pengertian ini muncul karena begitu banyak peraturan formal yang harus diikuti jika orang berhubungan dengan birokrasi.

2.      Kekuasaan atau pemerintahan yang dijalankan pejabat

Dalam konsep ini birokrasi dirumuskan sebagai pemerintahan oleh para pejabat negara. Penguasa yang dipilih untuk mengambil keputusan bagi orang banyak yang dapat ditinjau dari dua sudut pandang yakni hak untuk mengatur dan wewenang untuk melakukan sesuatu. Dalam kaitan ini terdapat argumentasi normatif yang mensyaratkan bahwa kekuasaan itu hendaknya tidak dipergunakan secara sewenang-wenang melainkan digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat. Maka birokrasi disini diartikan sebagai gejala-gejala sosiologis  yang menunjukkan meningkatnya pengaruh para pejabat pemerintah. Pada intinya konsep ini menjelaskan bahwa semua pejabat negara adalah politisi bukan administrator.

3.      Administrasi dalam organisasi negara

Birokrasi tidak digunakan dalam arti tercela tetapi sekadar mengacu  kepada suatu kelompok  manusia atau  para pekerja yang menjalankan  fungsi tertentu yang dianggap penting oleh massyarakat. Berdasarkan pendapat para tokoh  intelektual konsep ini didasarkan atas pengangkatan aparat berdasarkan kapasitas kerja seseorang.

4.      Masyarakat modern

Memandang bahwa birokrasi adalah masyarakat modern itu sendiri.

5.      Organisasi rasional

Istilah birokrasi mengacu pada  model pengorganisasian yang terutama disesuaikan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi besar dan kompleks.

Dalam hal ini Irfan Islamy(1999) menyebut beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu :

a.       Prinsip Aksestabilitas,  dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau 7 secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan(misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)

b.      Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut

c.       Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

d.      Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

e.       Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3.        TIPE IDEAL BIROKRASI MENURUT MAX WEBER

Konsepsi   Weber tentang “ideal type” itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a.       Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal mereka;

b.      Ada hirarki jabatan yang jelas;

c.       Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas;

d.      Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak;

e.       Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui suatu ujian;

f.       Mereka memiliki gaji dan biasanya juga ada hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan;

g.      Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya;

h.      Terdapat suatu struktur karir, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas   maupun   keahlian   (merit)  dan   menurut            pertimbangan keunggulan (superioritas);

i.        Jabatan mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut;

j.        Ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam (Martin Albrow, 1989: 42-43).

Terhadap         ciri-ciri birokrasi Max Weber di atas, ada pula kalangan yang memberi interpretasi lebih sederhana. Seperti halnya dilakukan Manuel Kasiepo yang memberi penafsiran atas birokrasi Weber  tersebut dengan ciri- ciri yang lebih sederhana yaitu:

a.       terikat konstitusi dan aturan hukum

b.      netral, dan

c.       a-politik

4.        KATEGORI BIROKRASI

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi birokrasi, Syukur Abdullah (Akhmad Setiawan, 1998: 145), menguraikan tiga kategori Birokrasi, sebagai berikut:

A.     Kesatu, Birokrasi Pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum                                                          termasuk memelihara ketertiban  dan  keamanan,  dari  tingkat  pusat  sampai  di  daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa). Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur.

B.     Kedua, Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna                                                            mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri. Fungsi pokoknya adalah “development function” atau “adaptive function.”

C.     Ketiga,  Birokrasi  Pelayanan, yaitu unit organisasi  yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini, antara lain: Rumah Sakit, Sekolah (SD- SLTA),  Koperasi,  Bank  Rakyat  Desa, Transmigrasi, dan berbagai  unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah. fungsi utamanya adalah “service”.

5.        KELEMAHAN DAN KELEBIHAN ORGANISASI DI INDONESIA

Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:

a.       penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional

b.      terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki

c.       kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi

d.      berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi

e.       kurangnya pengawasan terhadap kinerja birokrasi

f.       sistem penggajian yang kurang

g.      pandang bulu

Pentingnya Birokrasi

1.      Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.

2.      Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranan-nya sebagai “delegated legislation”, “initiating policy” dan”internal drive for power, security and loyalty”.

3.      Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhati-kan, (1) bagaimana para birokrat dipilih, (2) apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan (3) bagaimana para birokrat diperintah. Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan.

4.      Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegia-tannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Di negara-negara ini